Pembayaran Dam Harus Sesuai Syariat (lndonesia)

Transcription

1. KLIPING BERITA KEMENTERIAN AGAMA JI . lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat, Telp. (021)3812101 MEDIA Kompas Sindo Media lndonesia Koran Tempo Pos Kota Duta Masvarakat Pelita Republika Indo Pos Suara Karya SuaraPembaruan.com Pikiran Rakvat Sinar Harapan Dialog Wasnada Koran Jakarta Suluh Indo Rakyat Merdeka " Junal Nasional 24 Januari 2014 HALAMAN XVlII analisadaily.com Monitor Realitas rakvatno$.com Tabloid Jumat PrOIHesif Warta Kota Berita Kota JurnaS.com Rri.co.id Medina Kontras Eyanl> Agung Detik.com Okezone.com Viva.co.id Antaranews.com Dutaonline.com Berltasatu.com Wawasan TANGGAL Terbit Realitasonline.com Suaramerdeka.com Jpnn.com metrotvnew$.com Tempo.co Kemenag.go.id dutaonline.com Merdeka.com Rmol.co Elshinta.com nikiran-rakvat.com Uputan6.com Nonblok.com poskotanews.com Jakarta Post WAKTU Kompas.com RUBRIKASI Pembayaran Dam Harus Sesl,l~Syariat Selain sesuai syariat dan asas kemanfaatan dam, kerja sama dengan IDS ini juga memberikan ketenangan para jamaah untuk berhaji. pembararan denda !Jam di a\••.. al melalui BPIHini akan memudahkan IDBmelakukan pembayaran dam jamaah haji Indonesia. "Kami yakin dam yang dilaksanakan oleh IDBlebih terjamin secara syariat. Selain itu, asas kemanfaatannya pun bisa lebih luas," katanya. ~;lelaluiIDB,asas AJELIS UI<lJ11a lndonesia (MUI) menyambut baik usulan kerja sama pembayaran dam melalui Islamic Development Bank (lOB). Menurut Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, langkah yang paling realistis adalah pengelolaan dana dam itu melalui pembayaran Biaya Penyeleng- . garaan Ibadah Haji (BPIH). M ., "Kami sepakat bila pembayaran dam jamaah dilakukan di awal seperti usulan'Menteri Agama. Pembayaran di awal ini diasumsikan semua jamaah akan membayar jaminan denda dam," kata ~la'ruf Amin, beberapa waktu lalu. Menurut Ma'ruf, apabila dalam ibadah haji jamaah tidak melanggar aturan berhaji, dam tersebut dikembahkan ke jamaah sesuai yang dibayarkan di awal. kemanfaatan daging hewan kurban dari denda dam bisa dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan. Ma'ruf mengatakan, selain sesuai syariat dan asas kemanfaatan dam, kerja sama dcngan lOBini juga memberikan ketenangan para jamaah untuk berhaji. Jamaah yang melanggar aturan berhaji tidak lagi harus memikirkan bagaimana memba\'ar dam karena pcmbayara~ sudah dikoordinasikan oleh~U pemerintah. 1.'1 ~ Selama ini, kata Ma'ruf, pelaksanaan dam dinilai banyak yang tidak sesuai dengan syariat lslam. Hal ini JN disebabkan oleh banyaknya jasa calo dam yang memanfaatkan jamaah haji, seperti tidak jelasnya pemotongan dan distribusi daging dam itu. "Pembayaran dam melalui IDBtidak melanggar hukum syariat. Akad yang digunakan adalah wakalah atau diwakilkan oleh pemerintah melalui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU),"ujarnya. Pembayaran dam di awal melalui BPIHini sempat diusulkan Menteri Agama Suryadharma Ali saat melun. curkan program penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Agama lslam Negeri (PTAIN) 2014. ' Suryadhanna mengata. kan, dalam sepekan k(~ depan, ia akan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bertemu Presiden IDBGroup Ahmad Mohammad Ali alMadani. Pertemuan itu akan melanjutkan komunikasi dan kerja sama haji serta membicarakan beberapa kerja sama pendidikan dan pem: ,-I l-L:-:-in-,k-:------------------------------,-I----~-, PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2. bayaran dam haji . Dalam n. tuai haji, dam dimaknai sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah. Jika terjadi pelanggaran, diganjar dengan ke\".'ajiban membayar denda. Istilah denda dalam haji dikenal dengan dam. Dalam berbagai literatur, dam dimaknai sebagai darah. Alasannya, bentuk paling utama dari dam adalah bef\\ujud pada penyembelihan hewan. Ensiklopedi yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Bada""" al-Khalafi mengemukakan definisi dam menurut syariah ialah denda atau tebusan. Denda ini \.•• 'ajib dibayar oleh jamaah haji akibat pelanggaran ketentuan dan peraturan haji. Di antara contoh pelanggaran itu, misalnya, melanggar larangan ihram, seperti memakai pakaian. Bentuk pelanggaran lain, yaitu "tidak menunaikan wajib haji, _' seperti mabit di Mina atau' Muzdalifah_ . . ;;"".Menurut"Memig, karen~. '1,' d~~~~ ~~~.,Iitual bersifat 1 i ---~, personal, untuk tingkat. kesalahannya sangat bergantung pada ketakwaan seseo. rang yang menunaikan ibadah haji. Karena itu, ia akan meminta pendapat Majelis Ulama lndonesia (MUI) soal pembayaran secara kolektif kepada IDB. .;, Hal ini mengingat pembayaran dam kepada kel9ffipok tertentu tidak sampai ke pihak yang ben\'ajib. Jika pembayaran itu dapat dilakukan, IDB menjamin hewan kurban yang dipotong, dagingnya bisa didistribusikan ke Tanah Air untuk kaum duafa atau fakir miskin. L memberikan layanan dana :>ementara itu Bank talangan haji atau dana Pembangunan Daerah (BPD) sejenisnya. DlY resmi bukan menjadi Bank yang ditetapkan bank penerima setoran (BPS) sebagai BPS-BPIH tahun 201-1 yang digandeng Kanvdl -201B di "ilayah DlY terdili Kementrian Agama Dff Bank Mandiri Syariah (BSM), untuk setoran biaya penyeBank Muamalat, Bank Mega lenggaraan Ibadah Haji Syariah, Bank BNI Syariah, (BIPH) 2014 ini. Selain BPD Bank BRI Syariah, dan Bank 01'1', Bank Bukopin juga tidak Panin Syariah, Bank BTN' lagi menjadi BPS BPIII <li DlY. Bank Permata Syariah, B~k "Keputusan ini sesuai ClMB-Niaga Syariah. dengan keputusan M.,~nteriAgama juga Kementrian Agama per 2 ... ....' Januari 2014 kemarin," ujar menunjuk Bank Transito Kepala Bidang Penyelengyakni BRI, Man<liri, dan BNI garaan Haji dan Umrah, yang bertujuan menutup Kan\'\-il Kemenag Daerah kesenjangan persebaran Istimewa Yogyakarta, wilayah layanan yang belum Nurudin, belum lama ini. terakomodasi oleh perMenurut Nurudin, sesuai bankan Syariah. dengan Pasal 22 ayal (I) UU Selanjutnya kewenangan Nomor 13 tahun 2008 ten. Bank Transito masih dipertang Penyelenggaraan ll?~dah ,« bolehkan menerima pendaftaran calon jamaah haji seHaji maka BPIH hams disepar\iang dalam kabupaten! torkan ke rekening menteri kota tidak terdapat Bank melalui bank syariah dan Syariah yang di tunjuk di atau bank umum nasional atas. "Karenanya kita yang ditunjuk oleh menteri. berharap para calon jamaah "Setelah melalui proses haji yang akan mendaftarkan seleksi, verifikasi oleh tim untuk menyesuaikan dengan Kementrian, diputuskan ada membayarkan 'setoran awal tujuh belas bank yang ditunBPIH di bank yang telah juk untuk setor BPIH termaditentukan di atas," ujarnya. suk di DlY;" katanya_ Penetapan kuota haji Tujuhbelas bank ini dite2014 sendili kata Nwudin tapkan dari tiga puluh menunggu Keputusan ' berkas pendaftaran dari Menteri Agama. Namun, jika bank calon BPS yang telah mengacu pada kebijakan diseleksi sejak Juni hingga Arab Saudi, pemotongan 20 November 2013_ BPS-BPIH persen sampai tahun 2016, yang ditetapkan adalah bank maka kuota haji DIY masih yang berbadan hukum PT, tetap 2.455 . berbentuk Bank Syariah atau . Kuota tersebut, kata Bank Umum Nasional yang Nurudin, masih dikurangi memiliki layanan syariah. lunas tunda DlY tahun 2013 Selain itu, BPS-BPIH sebanyak 391 orang, maka adalah bank yang berinteperkiraan nomor porsi ter. grasi dengan sistem layanan akhir DIY untuk 2014 semenhaji Kementerian Agama, tara sampai dengan nomor . melaksanakan program pen1200031074. "Itu pun masih jaminan Lembaga Penjamin bisa berubah setiap waktu Simpanan (LPS) atas dana dengan adanya calon jamaah setoran awal, dan tidak yang mengundurkan diri " ujarnya. ' • Rusdy Setiawan Putr~/Ant .________ Lin~_._._. -----------------------,~ pus:.. T 1NFORMASI DAN 14U!l.UNGA.N MASVARA.KA . r . 92 . _