Bay Al-Dayn Dan Obligasi Syariah

Transcription

1. 1 BAY ’ AL-DAYN DAN OBLIGASI SYARIAH: Sebuah Alternatif Investasi Syariah di Indonesia Zulqarnain Fak. Syari’ah IAIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi zul_q99@yahoo.co.id ABSTRACT: When most conventional businesses in Indonesia damaged by the financial crisis that began in 1997, so many of them had to be closed. However, unlike the case with businesses engaged in Islamic institutions in fact still exist today. This resulted in the development of Indonesian Islamic institution back open a new chapter to take part in the arena of the Indonesian economy. A form of Islamic bonds have been born in the middle of the banking and capital market conditions are sluggish, the new instrument is expected to be a new alternative to long-term investment by using the principles of Islamic law. Islamic products are developed in foreign countries is already relatively high. And, importantly, almost entirely with encouraging results. For Indonesia, the development of Islamic bonds is quite good and has received positive support from various parties. Especially in banking and Islamic mutual funds are very prominent than others. Keywords: Bay’ al-dayn, Islamic bonds, Alternative Investments. Pendahuluan Bank-bank di Indonesia Pada dasarnya harus memenuhi persyaratan kecukupan modal yang disebut capital adequancy ratio (CAR). CAR adalah modal sendiri dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Ketika bagian terbesar dari bank-bank di nusantara rusak tahun 1997 akibat krisis moneter yang dihadapi
2. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 168 ekonomi Indonesia. Bank tersebut dibagi kedalam tiga kategori. Kategori A dianggap sehat karena CAR-nya sudah 4% atau lebih, kategori C adalah yang CAR-nya lebil buruk dari minus 25%, sehingga bank kategori C ditutup oleh pemerintah. Bank yang termasuk kategori B adalah yang CAR-nya antara 25% - 4%. Bank kategori B ini sebenarnya harus ditutup karena dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam mengelola uang masyarakat. Hal ini masuk akal karena hampir dapat dipastikan bahwa bank seperti ini akan menggunakan uang nasabah untuk membiayai kebutuhan rutin. Namun pemerintah ketika itu tidak mempunyai uang untuk menutup bank-bank kategori B ini. Untuk menutup bank, pemerintah harus mengeluarkan uang tunai untuk membayar kembali semua uang masyarakat. Maka diputuskan bahwa bank-bank ini harus disehatkan dengan membuat CAR menjadi 4% dengan cara yang cukup ruwet yang pada intinya adalah bank diberi surat pernyataan utang oleh pemerintah atau obligasi rekapitalisasi (rekap) bank. Bagi yang menerima obligasi rekap adalah kekayaan yang letaknya di sebelah kiri neraca. Dalam pembukuan dengan double entry system, apabila ada yang dimasukkan sebagai debet maka harus ada yang di kredit, maka yang di kredit adalah pos modal sendiri.1 Jumlah obligasi yang telah diterbitkan pemerintah lebih besar dari Rp 650 trilyun. Tetapi yang dipakai untuk merekapitalisasi bankbank yang tidak sehat mencapai Rp 450 trilyun. Jumlah ini terdiri atas kelompok-kelompok (batches) dari obligasi rekap dengan tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga yang berbeda-beda. Sebelum obligasi rekap dilunasi karena belum jatuh tempo, pemerintah harus membayar bunganya. Jumlah bunga keseluruhannya menjadi Rp 600 trilyun. Jadi, jumlah minimal yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 1030 trilyun. Namun, bilamana pada tanggal jatuh temponya pemerintah tidak membayar karena tidak mempunyai uang tunai maka pemerintah dapat menunda pembayarannya. Dalam hal ini jumlah utang pokok tidak bertambah, tetapi selama ditunda, untuk jangka waktu tersebut bunga harus tetap dibayarkan. Dengan demikian, jumlah kewajiban pembayaran bunganya membengkak. Pembengkakannya mencapai berapa? Tergantung pada banyak faktor, yaitu ditunda dengan berapa lama, 1 Kwik Kian Gie, “Adakah Bank yang Sehat Karena Obligasi Rekap?”, (Media Indonesia), dalam www// media-indonesia.com, Kategori Ekonomi & Bisnis, 25 September 2002.
3. 169 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 kelompok mana yang ditunda, berapa tingkat suku bunganya, dan obligasi rekap yang ditunda dilindungi nilainya terhadap inflasi atau tidak. Divisi perencanaan dan Sekretariat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) membuat perhitungan dan berbagi skenario tentang jumlah keseluruhan dari kewajiban pemerintah untuk membayar pokok obligasi rekap berikut bunganya. Skenario terbaik adalah Rp 1030 trilyun yang telah disebut tadi. Skenario terburuk adalah kalau setiap obligasi rekap ditunda pembayarannya dengan satu termin (tenor). Dalam hal ini jumlahnya akan membengkak menjadi Rp 7000 trilyun, dan kalau dalam skenario terburuk ini, obligasi rekap lindung nilai diperhitungkan, jumlah keseluruhan membengkak menjadi Rp 14000 trilyun. Dengan kurs rupiah Rp 9000,00 per US$, jumlah ini serta dengan US$ 1,6 trilyun, sebuah angka yang bagi pemerintah AS juga sangat berat menanggungnya.2 Pernyataan di atas bukan menjustifikasi mengenai perlu tidaknya pemerintah melindungi para banker yang besar dan mengorbankan banyak rakyatnya. Tetapi untuk memberi gambaran mengenai keburukan dan kehancuran akibat bunga, yang bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara dan membuat rakyat negara tersebut lebih sengsara. Oleh kerena itu, perlunya sebuah alternatif investasi yang tidak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pendapat Ulama Islam mengenai Bay’ al-Dayn (jual utang) dan perbedaannya dengan obligasi, dan untuk memberikan gambaran sebuah alternatif investasi bagi perkembangan permodalan di Indonesia. Obligasi Konvensional: Beberapa Pendapat Ulama Kontemporer Sebagian besar ulama Islam kontemporer melarang jual beli obligasi konvensional dalam semua jenis dan secara keseluruhan, serta menganggap bahwa hukumnya haram mutlak. Para ulama yang berpendapat seperti itu ialah Syaik Shaltut,3 Muhammad Yusuf 2 3 Kwik Kian Gie, “Obligasi Pemerintah Membuat Tidak Waras”, (Media Indonesia), dalam www// media-indonesia.com, Kategori Ekonomi & Bisnis, 23 September 2002. Muhammad Shaltut, “Al-Fatawi”, (Dar’al Shuruq, cet. 10, 1980), h. 355.
4. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 170 Mussa,4 Syaik Yusuf Kardawi,5 Abdul Aziz al Kahiat, 6 Ali al Salus,7 dan Saleh Marzuki8 dengan memberi petunjuk fiqh yang menjadi dasar keluarnya fatwa larangan tersebut yaitu: 1. Obligasi konvensional yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dianggap sama seperti utang yang di dalamnya terdapat bunga. Bunga ini bisa dikategorikan sebagai riba al nasia yang diharamkan oleh Islam. 2. Utang obligasi sama dengan deposito yang disimpan dalam bank, dan hitungan bunga atas obligasi dianggap sama dengan bunga deposito, walaupun uang dari obligasi itu bisa diinvestasikan secara khusus setelah diserahkan kepada pihak yang mengeluarkan obligasi serta dijamin atas pengembaliannya setelah jatuh tempo plus tambahnya (bunga). Cara ini dianggap sama saja dengan utang yang dipakai untuk produksi yang dikenal di zaman jahiliah dan diharamkan oleh al-Quran dan Sunah. Oleh kerena itulah dapat disimpulkan bahwa obligasi konvensional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan perusahaan dianggap haram hukumnya karena tercantum di dalamnya bunga, pendapat ini sudah menjadi sebuah kesepakatan di antara ulama Islam serta hasil yang sudah dicapai oleh banyak konferensi ekonomi Islam di seluruh dunia.9 Sedangkan pendapat atau dalam bahasa fiqh fatwa yang dikemukakan oleh Mufti Mesir Syaik Muhammad Said al-Tantawi bahwa jual-beli obligasi pemerintah atau seperti yang dikenal di Mesir dengan nama Sertifikat Investasi diperbolehkan oleh syariah dan 4 Muhammad Yusuf Mussa, “Al-Islam wa Mushkilatuna al Hadira”, (Al Maktab al Fani, Kairo, 1958), h. 58. 5 Yusuf Qardawi, “Fiqh al Zakat”, (Muassassat al Rissala, cet.5, 1980), h. 526. 6 Abdul Aziz al Kahiat, “Al Sharikat fi al Syariah al Islamia”, (Wazarat al Awqaf, Amman, cet.1, 1971), h. 55. 7 Ali al Salus, “Hukum wadiah bank wa Shahadatul Isstismar”, (Dar’ul Thakafah, Baharin, cet. 1, 1990), h. 69. 8 Saleh Marzuki, “Sharikat al Mussahama fi’al Nizamm al Saudi”, (Matapa al Safa, Arab Saudi, 1986), h. 395. 9 Ali al Salus, Hukum..., h. 70.
5. 171 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 keuntungan yang terdapat dari kepemilikan obligasi itu adalah halal mutlak. Petunjuk yang menjadi dasar keluarnya fatwa itu ialah:10 1. Bahwa obligasi (Sertifikat Investasi) adalah gambar lain dari Mudaraba yang dihalalkan oleh syariah Islam. 2. Bahwa obligasi sebuah transaksi keuangan baru yang diindikasikan menciptakan manfaat besar kepada bangsa. 3. Obligasi dibeli oleh para investor untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan bukan dengan tujuan mengambil keuntungan atas kebutuhan orang lain. 4. Bunga yang diambil oleh pemegang obligasi ialah satu jenis dengan hadiah atau hiba, dan pemerintah bisa memberi bonus dan hiba kepada penduduknya yang rasional. Sesuai dengan sabda rasul “Barangsiapa yang berbuat kepada kalian kebaikan maka balaslah kebaikan itu dengan hadiah”, 11 dan hadiah itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran “Apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu”.12 5. Karena dalam transaksi jual-beli obligasi tersebut tidak terdapat unsur paksaan dan terjadi atas taradi (mutual consent) antara dua belah pihak maka transaksi ini sah dari segi syariah Islam. Berdasarkan beberapa alasan inilah kemudiannya lembaga fatwa Republik Mesir berpendapat bahwa obligasi yang dikeluarkan pemerintah adalah halal dan memerintahkan kepada para pejabat di bank sentral Mesir harus mengganti kata bunga yang tercantum dalam obligasi tersebut dengan kata hasil investasi atau laba investasi. Bahkan ada pendapat beberapa ulama kontemporer lainnya di antaranya Syaik Abdul Aazim Bar’kah, 13 dan Syaik Jadel Hak Ali Jadel Hak (Mantan Mufti Republik Mesir) yang menyatakan bahwa diperbolehkannya untuk memperjualbelikan obligasi yang tidak 10 Fatwa ini sudah diterbitkan dalam Kuran al Aahram di Mesir tanggal 8 September 1989. 11 diriwayatkan oleh Abu Daud al Nissa’y. 12 An Nisaa, 86. 13 Abdul Rahman Zuaitar, “Hukum Islam fi Shahadatul Isstismar”, (Dar al Hassan, cet.1, 1992), h. 22.
6. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 172 tercantum riba di dalamnya, yaitu suatu jenis obligasi yang menjanjikan sebuah hadiah besar yang diundi di waktu yang sudah ditentukan, karena janji untuk memberi sebuah hadiah telah diperbolehkan oleh beberapa para ulama fiqh. Petunjuk yang menjadi dasar keluarnya fatwa itu ialah: 1. Obligasi itu memberi kemanfaatan bagi negara dan para pemegang obligasi secara perorangan. 2. Bahwa obligasi yang menjanjikan hadiah bisa dimasukan dalam bab perjanjian untuk memberi hadiah. Dan pengambilan serta penggunaan hadiah tersebut diperbolehkan. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dan pembahasannya, dapat penulis simpulkan bahwa pendapat yang paling bisa diterima di antara semua fatwa para ulama di atas ialah fatwa para ulama yang mengharamkan obligasi konvensional untuk semua jenis, karena obligasi itu adalah utang yang berbunga atau dalam kata lain uang yang sudah dipinjamkan kepada perusahaan atau pemerintah dengan imbalan bunga (riba) yang diberikan kepada para kreditor. Sementara itu ribanya termasuk dalam riba al nasia yang secara jelas diharamkan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Alasan Ulama mengenai halalnya obligasi bisa dibantahkan dengan beberapa alasan berikut: 1. Ulama yang berpendapat bahwa obligasi ialah transaksi yang sama hukumnya dengan mudaraba. Pendapat ini tidak benar karena mudaraba merupakan sebuah kontrak Musharakah (menjalankan kemitraan) antara kedua pihak yaitu orang yang mempunyai modal dan orang mudarib untuk menjalankan usaha yang halal. Keuntungan yang dihasilkan oleh mudaraba dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disetujui antara kedua belah pihak dan mudarib tidak dibebani sesuatu dari kerugian yang terjadi di luar faktor kelalaiannya karena dia telah ikut serta dalam mudaraba dengan kerja, waktu dan pikiran. Dengan demikian terdapat perbedaan antara mudaraba dengan obilgasi karena keuntungan dalam mudaraba tidak dijamin dan kerugian dibebankan kepada yang mempunyai modal. 2. Ulama yang berpendapat bahwa obligasi bisa membawa kemanfaatan dan membantu pemerintah. Pendapat ini tidak sah karena kasus yang sudah dijelaskan dalam pembukaan paper ini
7. 173 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 memberi sebuah bukti bahwa obligasi bisa membawa kehancuran ekonomi negara dan utang sebesar Rp 450 trilyun bisa menjadi Rp14.000 trilyun. Hal ini jelas membawa kesengsaraan kepada orang banyak dan Islam tidak menyetujui adanya kezaliman. 3. Ulama yang berpendapat bahwa bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi ialah sama saja dengan hadiah dan hibah dari pemerintah yang diberikan kepada penduduknya yang rasional. Pendapat ini juga tidak sah karena Undang-Undang yang mengatur masalah obligasi menganggap bahwa bunga yang tercantum dalam obligasi wajib dibayar oleh pihak yang mengeluarkannya dan melarang pihak yang mengeluarkan obligasi untuk menolak pembayarannya. Ini tidak bisa dibandingkan dengan hibah dan hadiah yang tidak mengikat orang yang menjanjikannya. Lebih jauh lagi sebenarnya bunga yang dibayar oleh pemerintah dan perusahaan atas obligasi yang dikeluarkan ialah tambahan yang sudah disyaratkan dalam akad utang (obligasi) sebagai ganti atas waktu yang diberikan sampai jatuh tempo dan berdasarkan persentase atas nilai nominal obligasi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bunga obligasi sama saja dengan riba al-nasia. Dengan kata lain hukumnya tetap riba walaupun namanya diubah-ubah karena permasalahan bukan di sekitar nama. 4. Ulama yang berpendapat bahwa terjadinya taradi antara kedua belah pihak yang membuat transaksi ini sah dari segi syariah Islam. Pendapat ini tidak sah karena taradi atas sesuatu yang haram tidak menghalalkannya dan banyak transaksi yang diharamkan oleh syariah terjadi atas taradi. 5. Ulama yang berpendapat bahwa obligasi yang menjanjikan hadiah adalah halal. Pendapat itu tidak benar karena hadiah itu ialah pengganti bunga yang diberi berdasarkan undian dan memasukkannya ke dalam masalah yang lebih rumit yaitu maysir (judi) yang dilarang oleh Islam dan tidak ada satu mazhab fiqh yang menghalalkan judi. Bay’al-Dayn: Antara Fiqh Klasik dan Obligasi Bay’al-dayn (jual utang) sebuah istilah yang dikenal dalam buku fiqh klasik dianggap oleh banyak ulama kontemporer sama dengan
8. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 174 obligasi. Menurut penulis pendapat itu tidak benar karena terdapat perbedaan yang mendasar antara transaksi bay’al-dayn dengan obligasi konvensional maupun obligasi syariah. Untuk lebih memahami dua transaksi tersebut maka penulis akan membahas bay’al-dayn yang terdapat dalam fiqh klasik dan obligasi syariah, dari pembahasan ini diharapkan akan bisa menarik kesimpulan bahwa dua transaksi tersebut berbeda dan tidak bisa dihubungkan. Bay’al-dayn Bay’al-dayn (jual utang) bisa dilakukan dengan dua cara yaitu; (pertama) menjualnya kepada debitor secara langsung dengan melunasi utangnya di saat jatuh tempo atau menunda pembayaran utangnya pada waktu yang disepakati antara kreditor dan debitor; (kedua) menjual utang tersebut kepada orang lain. Cara yang pertama diperbolehkan oleh para ulama fiqh dengan syarat yaitu; tidak terjadi riba dan gharar dalam melunasi atau menunda utang tersebut, dan tidak terjadi penambahan jumlah utang sebagai syarat untuk menunda pelunasan utang tersebut. 14 Cara yang kedua tidak diperbolehkan oleh Abu Hanifah, Ahmad Bin Hambal dan Imam Shafa’i, tetapi Imam Malik memperbolehkannya kalau sudah memenuhi delapan syarat yang menjamin tidak terjadinya riba dan gharar yaitu: 1. Bahwa debitor harus berada di kota untuk diketahui keadaan ekonominya, apakah dia kaya atau miskin. 2. Bahwa debitor harus sudah mengakui utangnya untuk mencegah terjadinya konflik atau mengingkari utang tersebut. 3. Bahwa debitor dikenal dengan ketaatannya kepada hukum syari’ah Islam. 4. Tidak menjual utang emas dengan perak dan perak dengan emas untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak karena perbedaan harga dua jenis barang tersebut. 5. Bahwa dijual dengan jenis yang sama ataupun lain jenis tetapi harus dengan nilai yang sama, tidak boleh ada tambahan atas nilai aslinya. 14 Omar Bin Abdul Aziz, “Al Riba wa’al Muamalat al Massrifiah”, (Dar al Assima, Arab Saudi, cet. 2, 1987), h. 288-296.
9. 175 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 6. Tidak ada permusuhan antara orang yang sudah membeli utang tersebut dan debitor. 7. Bahwa utang itu diperbolehkan untuk dijual sebelum menerimanya oleh syariah. 8. Dijual dengan tunai. Karena kalau tidak dilunasi waktu penjualan maka akan menjadi jual utang dengan utang dan itu tidak diperbolehkan oleh syariah.15 Bay’ al-dayn dan Obligasi Mudaraba Obligasi mudaraba atau lebih dikenal di beberapa negara di Timur Tengah dengan nama obligasi muqaradah, kata ini sesunguhnya diambil dari kata qrad (mengutangi orang lain) dan ialah akad mudaraba. Mudaraba yang didirikan atas dasar suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai penyandang dana dan pihak kedua sebagai pengelola usaha, maka pembagian laba dari hasil usaha tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabila usaha tersebut rugi maka pemilik dana (rabbul mal) akan kehilangan dana sesuai kerugian sedangkan pengelola kehilangan waktu, pikiran dan tenaga.16 Obligasi mudaraba didefinisikan sebagai “obligasi yang mempunyai nilai nominal yang sama dan telah dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagai pengganti atas uang yang sudah diberikan kepada mudarib untuk memanfaatkan uang tersebut dalam melaksanakan proyek investasinya sesuai dengan syariah serta memperoleh hasil investasi yang dipakai untuk melunasi nilai nominal obligasi tersebut dan sisanya dibagi antara mudarib dan pemilik obligasi tersebut sesuai dengan presentase pembagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak”. Terdapat beberapa jenis obligasi syariah yang lain seperti Obligasi Ijarah, Obligasi Murabahah, Obligasi Musyarakah, dan Obligasi Al-bai-bithaman ajil. Semua jenis obligasi syariah tersebut mengutamakan prinsip kemitraan. 15 Nazih Kamal, “Al Tassaruf Fi’al Dayn fi’al fiqh al Islami”, Jurnal Universitas Umul qura, (Vol. 35, 1995), h. 51. 16 Vogel, Frank E. and Hayes, Samuel L., “Islamic Law and Finance, Religion, Risk, and Return”, (Cambrige: Kluwer Law Internayional), h. 182.
10. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 176 Penulis berpendapat bahwa dari pembahasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat kaitan antara bay’al-dayn dengan obligasi syariah, dan hal itu tidak seperti yang ditulis di beberapa buku dan artikel karena jelas terdapat perbedaan yang besar yaitu: 1. Obligasi syariah dianggap sebagai sebuah pengakuan oleh mudarib bahwa pemegangnya memiliki bagian di dalam proyek yang sedang dilaksanakan dan memberinya hak untuk mendapatkan bagian dari hasil proyek tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam akad obligasi. Lain halnya dengan utang karena kreditor tidak bisa mendapatkan nilai tambahan atas utangnya sehingga kalau terjadi seperti itu dianggap riba. 2. Obligasi syariah bisa dijual dengan harga lebih dari nilai nominal, karena pemegang obligasi tersebut menjual bagiannya pada proyek yang sedang dilaksanakan dengan harga pasar yang ditentukan oleh permintaan, tingkat keuntungan yang diharapkan, jenis investasi, dll. dan itu lebih memberi keleluasaan, dengan kata lain sama saja dengan saham. Lain halnya dengan utang yang tidak bisa dijual lebih dari nilai aslinya karena akan masuk ke dalam riba. Dari sisi yang lain kita juga tidak bisa mengatakan bahwa obligasi konvensional sama dengan bay’al-dayn karena terdapat didalamnya unsur riba dan gharar seperti yang dijelaskan di atas. Obligasi tersebut bisa dijual dengan harga lebih dari nilai nominalnya, dan dikategorikan dalam transaksi yang haram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Obligasi Mudaraba: Alternatif Investasi Syariah di Indonesia Di era awal pasca krisis moneter, sebuah perusahan telekomunikasi besar ke dua di Indonesia yaitu Indosat sudah membuka lembaran baru dalam permodalan perusahaannya dengan menerbitkan obligasi syariah yang lahir di tengah kondisi pasar modal yang lesu. Perkembangan tersebut tentu bukan merupakan kerja instan. Sementara kinerja instrumen syariah umumnya baru terlihat menampakkan hasil setelah beberapa tahun kemudian karena ia merupakan instrumen investasi jangka panjangyang menggunakan
11. 177 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 asas-asas hukum Islam.17 Namun pertanyaannya adalah, --bak mutiara terpendam--, mungkinkah obligasi syariah ini akan menjadi kekuatan baru di pasar modal ? Kemudian, dapatkah obligasi syariah dijadikan benchmark bagi investasi yang lain, atau bahkan sebaliknya ? Melihat kenyataannya, hingga sekarang obligasi syariah mendapatkan tempat yang khusus dalam pemikiran masyarakat Indonesia dalam menginvestasikan modal. Ini dapat dilihat begitu antusiasnya masyarakat Indonesia untuk membeli beberapa obligasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa perusahaan besar bahkan pemerintah Indonesia sendiri, antara contohya obligasi syariah yang telah ditawarkan atau dilepaskan oleh Indosat pada publik yang pada awalnya hanya mengicar dana masyarakat Rp.100 milyar, akan tetapi terjadi lonjakan permintaan sehingga dilepaskan kembali obligasi syariah dengan nilai Rp.250 milyar.18 Hal ini menunjukkan bahwa obligasi syariah bisa dijadikan alternatif investasi yang aman di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini penulis berpendapat bahwa obligasi mudarabah Indosat tidak bisa digunakan untuk melunasi utang, karena tujuan utama untuk menerbitkan obligasi tersebut ialah mudaraba dalam arti diinvestasikan bukan untuk melunasi utang, dan akan masuk dalam bab bay’al-dayn bi-dayn (penjualan utang dengan utang) yang diharamkan oleh para ulama fiqh. Tetapi, bagaimana prospek obligasi syariahnya Indosat, apakah akan marak pula mengikuti obligasi konvensionalnya ? Kekhawatiran investor terhadap obligasi syariah memang ada benarnya. Namun, tidak ada salahnya melihat kesiapan dari penjamin emisi tersebut. Tampilnya obligasi syariah Indosat merupakan pelopor di industrinya. Maka sudah barang tentu yang tampil sebagai lead underwriter telah dan akan menggodoknya dengan serius. Sebab diharapkan dalam waktu mendatang, obligasi syariah ini merupakan revenue resources berkelanjutan jika obligasi ini sukses baik di pasar perdana bahkan sampai pada saat pengembalian jatuh tempo nanti. Bukan tidak mungkin akan memancing pula munculnya obligasi syariah (mudaraba) lainnya. Penjamin emisi yang merupakan 17 18 Muhammad Usman Shabir, “Al Muamalat al Malia al Muassarah fi’al figih al Islami”, (Dar al Nafa’ass, Amman, 1996), h. 189. Haryajid Ramelan, “Selamat Datang Obligasi Syariah”, (Media Indonesia), dalam www// media-indonesia.com, Kategori Ekonomi & Bisnis, 2 Oktober 2002.
12. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 178 juru masak terhadap obligasi syariah Indosat ini telah dan akan terus mencoba berbagai upaya agar obligasi tersebut tidak menimbulkan keraguan dari berbagai pihak. Dukungan berbagai pihak tampaknya mulai bermunculan, dari upaya Bapepam yang terus mengkaji institusi maupun instrumen syariah, serta keluarnya fatwa dari Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia/MUI) yang memberikan batasanbatasan terhadap obligasi yang akan dikeluarkan tersebut. 19 Obligasi Syariah yang ditawarkan tersebut adalah Obligasi Syariah Mudaraba Indosat tahun 2002. Mudaraba setidaknya merupakan investasi bagi hasil (revenue sharing). Tentu bentuk ini memiliki perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional yang berharap riba pada tingkat suku bunga yang diberikan. Obligasi ini juga memungkinkan pengembalian yang utuh (100%) pada akhir jatuh tempo oleh emiten kepada investornya. Dengan pengembalian 100% tersebut tentu ini akan membuat pasar obligasi syariah dengan sistem ini menjadi lebih menarik. Sebab, juga akan memperoleh pendapatan lain dari fee atau margin sesuai dengan akad yang disepakati kedua belah pihak.20 Uniknya lagi, ada lembaga dari MUI yakni Dewan Syariah Nasional yang akan memonitor dan mengawasi jalannya instrumen obligasi ini sejak masa penawaran hingga jatuh tempo nanti. Padahal pada obligasi konvensional kita hanya melihat satu lembaga yang mewakili kepentingan investor, yakni Wali Amanat. Instrumen keuangan (obligasi syariah) saat ini sudah memperoleh pengesahan dari IOC Academy, dengan demikian investor yang ingin berinvestasi pada instrumen obligasi syariah tidak perlu khawatir, sebab telah memperolah label halal secara internasional. Pola bagi hasil yang ditanamkan dalam bentuk obligasi syariah mudaraba ISAT merupakan pola yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah. Obligasi Syariah Indosat Mudaraba ini memiliki jangka waktu lima tahun dan setelah itu revenue sharing dibayarkan kembali kepada investornya. Dan Dewan Syariah Nasional telah memberikan batasan-batasan terhadap obligasi mudaraba baik yang sesuai ataupun tidak sesuai dalam lingkup syariah, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya.21 Hal ini setidaknya merupakan upaya perlindungan investor yang dilakukan oleh Dewan 19 Republika Online, “Nilai Emisi Obligasi Syariah Naik Jadi Rp 175 M”, dalam www//republika.co.id, Kategori ekonomi, Jumat, 18 Oktober 2002. 20 Haryajid Ramelan, (Media Indonesia), 2 Oktober 2002. 21 Saiful Azharan and Mohamood M. Sanusi, 1999.
13. 179 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 Syariah Nasional terhadap resiko obligasi syariah mudaraba Indosat. Sebenarnya investasi pada produk syariah dilihat dari sisi norma agama Islam, tentu kecil kemungkinan akan merugikan. Pola investasi yang diambil dari Al Qur’an dan hadis serta berbagai pertimbangan ilmu dan ulama fiqh tentu mempertimbangkan akan memberikan hasil win-win solution. Baik penerima manfaat ataupun pemberi manfaat. Kekawatiran akan investasinya merupakan hal lumrah yang pasti dialami oleh semua orang. Produk syariah sebenarnya telah melalui proses yang panjang dan berliku yang akhirnya memiliki standar baku. Moral hazard pada individual maupun tim pengelola serta institusi dengan berlabel syariah seperti ini umumnya lebih peka ketimbang yang konvensional. Sebab batasan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan horisontal saja kepada sesama, namun juga hubungan vertikal dengan Khaliknya. Instrumen syariahlah yang relatif lebih aman dan memiliki daya tahan yang tinggi di tengah gempuran krisis moneter yang sempat melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dan melihat berbagai bank besar konvensional tumbang akibat akal-akalan yang dilakukan pada era yang lalu.22 Pengukuran kinerja produk syariah tentu tidak bisa dibandingkan dengan produk konvensional yang ada. Selain aset yang mungkin sangat timpang dengan syariah, juga kebiasaan akibat tergadainya masyarakat Indonesia dalam kungkungan kapitalis. Walaupun penduduk Indonesia sebagian besar mayoritas muslim, tetapi produk kapitalis lebih dulu masuk dan mengena di masyarakat. Akibatnya pola pikir pun selalu dipadukan kepada untung-rugi. Maka penulis mengharapkan bahwa produk syariah tidak tertinggal jauh dibandingkan produk finansial konvensional lainnya. Investor Eropa Tertarik Obligasi Syariah Indosat Investor Eropa bisa dibilang komponen yang paling memperhatikan obligasi syariah setelah komunitas Timur Tengah. Kenapa demikian? Setidaknya ada tiga hal. Pertama, banyak fund manager di sana yang sebetulnya mengelola dana milik orang-orang muslim kaya, khususnya dari petrodolar. Apalagi setelah tekanan Amerika yang terus menyudutkan negeri-negeri muslim sebagai biang 22 Republika Online,“Obligasi Syariah Oversubcribed Dua Kali”, www//republika .co.id, Kategori ekonomi, Kamis, 17 Oktober 2002. dalam
14. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 180 teroris, dikabarkan tidak kurang 200 milyar dolar rekening yang disimpan investor Timur Tengah yang ditarik dari AS dan dipindahkan ke Eropa. Jadi bukan mustahil bila kemudian para fund manager Eropa ketiban rezeki nomplok mengelola dana segar itu. Kedua, mulai selektifnya investor dalam menanamkan dana investasinya. Dalam hal ini, perkembangan sektor finansial syariah di Timur Tengah juga di Asia, khususnya Malaysia, memerlukan lahan investasi yang juga punya basis syariah. Karena itu, para pengelola dana di Eropa yang menjadi kepanjangan tangan dari para pemilik dana muslim juga akan mencari investasi yang berbasis syariah. Investasi dengan jargon, “no weapon, no drug, no alcohol, and no porn” bisa dipastikan akan mengalir kepada investasi yang aman dan sesuai syariah. Dan ketiga, kompetitif. Karena obligasi syariah ini menawarkan keuntungan yang kompetitif dan bersaing dengan penawaran obligasi sejenis yang konvensional. Obligasi syariah mudaraba Indosat, Islamic bond pertama di Indonesia, menjadi perhatian investor Eropa. Manajemen Gestelle SpA, fund manager terkemuka dari Italia, mengisyaratkan ketertarikannya untuk melihat potrfolio obligasi ini. Direktur Keuangan PT Indosat, Junino Jahja mengatakan setelah roads show ke beberapa investor besar Indosat di Eropa. ''Mereka juga menanyakan, apakah sejauh ini investor Timur Tengah sudah ada yang menyatakan komitmen,''. Menurut Junino perhatian dari investor Eropa itu di luar dugaannya, sebab Indosat memang lebih memposisikan obligasi syariah yang diterbitkan untuk bisa diserap oleh pasar lokal sendiri. ''Dari awal kita plot untuk bisa memenuhi target domestik”.23 Beberapa investor domestik dikabarkan telah menyatakan minatnya. Di antaranya, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan BNI Unit Syariah. Sementara PT Jamsostek yang telah menyediakan dana Rp 500 milyar untuk memborong obligasi Indosat (konvensional), dan tidak berminat untuk mengambil obligasi syariah dengan alasan masih ada kendala teknis. Sedangkan dari luar negeri, Bank Pembangunan Islam (IDB) juga dikabarkan salah satu yang berpeluang membeli obligasi syariah ini.24 23 24 Republika Online, Jumat, 27 September 2002. Syamsul Anwar, “Al banuk al Islamia fi’al Qanun al Banuk Indonesia”, (Al –Jami’ah, Vol. 39, 2001), h. 48.
15. 181 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 Mungkin belajar dari sini, Malaysia langsung menentukan pilihan dalam roads show untuk menawarkan obligasi syariah yang diterbitkan oleh negara jiran itu senilai 500 juta dolar AS ke Eropa di samping ke Timur Tengah. Hasilnya? Dari nilai obligasi itu, 20 % diborong oleh bank-bank di London, 40 % oleh investor Timur Tengah, dan sisanya diburu oleh investor dari Asia Tenggara dan investor domestik. Untuk bisa mencapai kepercayaan seperti itu, obligasi Malaysia yang disebut Malaysia Global Sukook (MGS), langsung dicatatkan di Luxembourg Stock Exchange, dan obligasi itu juga langsung mendapatkan peringkat BBB dari Standar & Poor's.25 Obligasi Syariah: Manfaat untuk Perbankan Syariah di Indonesia BI dalam fungsinya sebagai The Leader of Last Resort adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut ps. 11 (1) UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia adalah bahwa BI dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika UU tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syariah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan serta nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas. Bagi bank syariah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga, dulu belum dimungkinkan karena pasar keuangan (financial market) yang berdasarkan prinsip syariah belum berkembang di Indonesia. Tetapi sekarang keadaan ini sudah berubah dan indikasinya adalah berdirinya pasar keuangan sesuai dengan prinsip syariah terbuka lebar, walaupun nilai obligasi syariah Indosat masih jauh dari harapan, tetapi itu tidak akan menutup kemungkinan bank-bank syariah di Indonesia akan megikuti langkah Indosat sehingga hal itu akan membuka peluang investasi yang besar terhadap perbankan syariah dan akan 25 Republika Online,“BMI Jajaki Terbitkan Obligasi”, dalam www//republika .co.id, Kategori ekonomi, Rabu, 06 Nopember 2002.
16. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 182 berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah likuiditas yang dialami semua lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini. Bank Muamalat Indonesia (BMI) mempertimbangkan untuk menerbitkan obligasi syariah guna mendapatkan dana pengembangan operasinya, dan rencana penerbitan obligasi syariah saat ini masih dalam tahap kajian. Pengkajian kemungkinan penerbitan obligasi syariah ini, karena produk tersebut masih sesuatu yang baru. Menurut Direktur Utama BMI, M. Riawan Amin, pengkajian ini diperlukan karena obligasi syariah merupakan sesuatu yang tidak riil. Sehingga, apabila proyek berakhir, obligasi pun berakhir. Akan tetapi, kalau bank ini sampai suatu titik tiba-tiba obligasinya berakhir kemudian tingkat pembiayaan bank masih begitu tinggi, maka bank tersebut akan menghadapi rasio likuiditas yang tinggi. Dengan alasan tersebut, right issue (penerbitan saham terbatas) tetap menjadi pilihan bagi BMI karena relatif lebih aman dibandingkan dengan penerbitan obligasi syariah. Menurut Dirut Tazkia Institut, Zainul Arifin berpendapat dalam seminar Obligasi Syariah: Kendala dan Prospeknya di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perbankan syariah sangat terbuka untuk menerbitkan obligasi syariah. Hanya saja, prospeknya sangat tergantung dari persepsi masyarakat. Selain itu, tidak seperti emiten yang lain, perbankan yang mau menerbitkan obligasi tunduk pada dua institusi sekaligus: Bapepam dan Bank Indonesia. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN), Cecep Maskanul Hakim, mengemukakan bahwa perbankan yang hendak menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya, underlying asset-nya harus didukung oleh aset riil. Penutup Dari hasil pembahasan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang paling bisa diterima di antara semua fatwa para ulama mengenai Obligasi Konvesional ialah fatwa para ulama yang mengharamkan obligasi konvensional untuk semua jenis, karena obligasi itu adalah utang yang berbunga atau dalam kata lain uang yang sudah dipinjamkan kepada perusahaan atau pemerintah dengan imbalan bunga (riba) yang diberikan kepada para kreditor. Sementara itu ribanya termasuk dalam riba al nasia yang secara jelas diharamkan oleh
17. 183 Muamalah , Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 167-184 Qur’an dan Sunnah. Sedangkan antara bay’al-dayn dengan obligasi syariah didapati tidak adanya keterkaiatan antara keduanya. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Wali Amanat harus adanya sebagai dua lembaga yang akan memonitor dan mengawasi jalannya instrumen obligasi ini sejak masa penawaran hingga jatuh tempo. Hal ini setidaknya merupakan upaya perlindungan investor terhadap resiko obligasi syariah mudaraba. Bahkan dukungan berbagai pihak seperti Bapepam yang terus mengkaji institusi maupun instrumen syariah, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia/MUI) yang memberikan batasan-batasan terhadap obligasi yang akan dikeluarkan tersebut, menurunkan kekhawatiran investor terhadap obligasi syariah. Untuk itulah, pengukuran kinerja produk syariah tentu tidak bisa dibandingkan dengan produk konvensional yang ada, karena tidak mungkin membandingkan antara halal dan haram. Bibliografi Abdul Aziz al Kahiat, “Al Sharikat fi al Syariah al Islamia”, (Wazarat al Awqaf, Amman, cet.1, 1971). Ali al Salus, “Hukum wadiah bank wa Shahadatul Isstismar”, (Dar’ul Thakafah, Baharin, cet. 1, 1990). Abdul Rahman Zuaitar, “Hukum Islam fi Shahadatul Isstismar”, (Dar al Hassan, cet.1, 1992) Haryajid Ramelan, “Selamat Datang Obligasi Syariah”, (Media Indonesia), dalam www// media-indonesia.com, Kategori Ekonomi & Bisnis, 2 Oktober 2002. Kwik Kian Gie, “Adakah Bank yang Sehat Karena Obligasi Rekap?”, (Media Indonesia), dalam www// media-indonesia.com, Kategori Ekonomi & Bisnis, 25 September 2002. Kwik Kian Gie, “Obligasi Pemerintah Membuat Tidak Waras”, (Media Indonesia), dalam www// media-indonesia.com, Kategori Ekonomi & Bisnis, 23 September 2002. Muhammad Shaltut, “Al-Fatawi”, (Dar’al Shuruq, cet. 10, 1980). Muhammad Yusuf Mussa, “Al-Islam wa Mushkilatuna al Hadira”, (Al Maktab al Fani, Kairo, 1958).
18. Zulqarnain – Bay’ Al-Dayn dan Obligasi Syariah 184 Muhammad Usman Shabir, “Al Muamalat al Malia al Muassarah fi’al figih al Islami”, (Dar al Nafa’ass, Amman, 1996). Nazih Kamal, “Al Tassaruf Fi’al Dayn fi’al fiqh al Islami”, Jurnal Universitas Umul Qura, (Vol. 35, 1995). Omar Bin Abdul Aziz, “Al Riba wa’al Muamalat al Massrifiah”, (Dar al Assima, Arab Saudi, cet. 2, 1987). Republika Online, “Nilai Emisi Obligasi Syariah Naik Jadi Rp 175M”, dalam www//republika.co.id, Kategori ekonomi, Jumat, 18 Oktober 2002. Republika Online, “BMI Jajaki Terbitkan Obligasi”, dalam www//republika .co.id, Kategori ekonomi, Rabu, 06 Nopember 2002. Republika Online, “Investor Italia Tertarik Obligasi Syariah Indosat”, dalam www//republika.co.id, Kategori ekonomi, Jumat, 27 September 2002. Republika Online, “Obligasi Syariah Oversubcribed Dua Kali”, dalam www//republika .co.id, Kategori ekonomi, Kamis, 17 Oktober 2002. Syamsul Anwar, “ Al banuk al Islamia fi’al Qanun al Banuk Indonesia” , (Al –Jami’ah, Vol. 39, 2001). Saiful Azharan and Mohamood M. Sanusi, “The Application of Bay’al inah and Bay’al-dayn in Malaysia Islamic Bonds: An Islamic Analysis, Interanasional Journal of Islamic Servise, Vol.1, No. 2, 1999. Saleh Marzuki, “Sharikat al Mussahama fi’al Nizamm al Saudi”, (Matapa al Safa, Arab Saudi, 1986). Yusuf Kardawi, “Fiqh al Zakat”, (Muassassat al Rissala, cet.5, 1980). Vogel, Frank E. and Hayes, Samuel L., “Islamic Law and Finance, Religion, Risk, and Return”, (Cambrige: Kluwer Law Internayional).