Ormas Islam dan Kebijakan Publik

ORMAS ISLAM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh Shofwan Karim

Pekan ke-3 Ramadhan, (20/6/16) lalu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar, Apris Yaman mengundang Muhammadiyah untuk diskusi Ramadhan bertajuk Aktualisasi Peran Muhammadiyah di dalam Penentuan Kebijakan Publik di Sumbar. Pada diskusi itu kebijakan public yang dimaksud tampaknya disimplifikasikan kepada keikutsertaan Muhammadiyah memberikan masukan kepada Dewan di dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Intinya tentu kebijakan tentang regulasi, apapun tingkatannya. Padahal di sisi lain, kebijakan public tidaklah sesederhana itu. Ada kaitannya dengan sistem demokrasi dan kehidupan bangsa dan negara secara luas dan mencakup. Besok harinya beberapa Koran dan Media On-line meliput, isinya mempers...